BP-PAUD dan Dikmas NTBKamis, 11 April 2019, Inpektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Muchlis R. Luddin, melakukan kunjungan ke BPPAUD dan Dikmas NTB dalam rangka persiapan Balai untuk dapat ditetapkan sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK).

Pengajuan Balai sebagai ZI-WBK telah dipersiapkan semenjak tahun 2018, namun dikarenakan musibah bencana gempa bumi yang terjadi di NTB selama tahun 2018, maka penilaian terhadap kesiapan Balai NTB ditunda pada tahun tersebut.

Sebagaimana yang dilaporkan oleh Kepala BPPAUD dan Dikmas NTB, Suka M.Pd, kepada Irjen Kemdikbud bahwa seluruh pegawai baik itu PNS dan Non PNS siap untuk menyongsong penetapan Balai NTB sebagai ZI-WBK.

“Sebagaimana yang tampak hadir pada hari ini, pegawai PNS maupun Non PNS siap untuk mendengarkan arahan yang akan disampaikan guna mematangkan persiapan BPPAUD dan Dikmas NTB untuk menjadi wilayah Bebas dari Korupsi” ujarnya.

Kunjungan Irjen kali ini memang dihajatkan untuk memberikan masukan bagi UPT Pusat yang ada di NTB terkait pelaksanaan program kerja khususnya yang berkaitan dengan WBK, sebagaimana  arahan yang disampaikannya di gedung Inovatif BPPAUD dan Dikmas NTB.

Suasana pengarahan terkait ZI-WBK oleh Irjen Kemdikbud di BP-PAUD Dikmas NTB

“saya sengaja datang ke Mataram untuk melihat persiapan pelaksanaan WBK pada tahun ini, sebetulnya tujuannya untuk mempersiapkan beberapa satker kita di seluruh Indonesia yang kita akan usulkan sekitar 69 satker yang predikatnya akan naik kelas yaitu WBK dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, prasyarat pertama yaitu WBK setelah itu baru WBBM” jelas Irjen.

“yang menjadi persoalan utama adalah bukan perolehan predikat tesebut tetapi apakah satker-satker kita telah siap untuk dinilai oleh Kementerian PAN dan RB, untuk masuk dalam kategori itu, karena predikat itu hanya sebuah predikat untuk memacu bagi institusi pemerintah agar pelayanannya menjadi lebih bagus dan lebih baik sehingga hasil akhirnya terwujud pemerintahan dengan tatakelola yang baik” lanjutnya.

“Syarat minimum yang harus terpenuhi adalah apakah infrastruktur untuk penyelenggaraan pemerintahan ini sudah tersedia dengan baik, mulai dari suasananya, ketertibannya, kenyamanannya, kebersihannya dan segala macam, apakah nilai-nilai tentang WBK itu telah dilakukan bukan hanya ada di spanduk atau di dinding-dinding, ini boleh-boleh saja tetapi apakah aplikasi dari prinsip-prinsip zona integritas itu sudah dilakukan”tegasnya.

“saya sebagai salah satu penanggungjawab yang memang mengurusi hal-hal ini, membantu para direktur jenderal, sekertaris jenderal, untuk memastikan bahwa satker-satker kita itu sudah siap untuk melaksanakan itu, jika belum siap apa yang musti dilakukan, jangan sampai nanti kita mengusulkan tidak taunya belum siap”pungkasnya.

Di akhir kunjungannnya Irjen menyempatkan untuk melihat mushola sekaligus melaksanakan sholat Ashar berjamaah dengan seluruh pegawai Balai, sekaligus menitipkan pesan kepada seluruh pegawai agar tetap menjaga standar pelayanan dalam segala hal, dan bersemangat secara bersama-sama memperbaiki diri, untuk menyiapkan institusi kita kearah yang lebih bagus dan kredibel.