BP-PAUD dan Dikmas NTB – Pelaksanaan Evaluasi Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Republik Indonesia diikuti oleh 22 UPT di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) termasuk Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nusa Tenggara Barat (BP PAUD dan Dikmas NTB), kegiatan evaluasi ini dilaksanakan di Gedung E Lantai 3, Jalan Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta, hari Selasa (2/10).

Selain bertatap muka dan berdialog terkait program PAUD dan Dikmas, Tim MenPAN RB juga melakukan survey, uji petik, dan tanya jawab terkait program PAUD dan Dikmas. Dirjen PAUD dan Dikmas, Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Kemdikbud Ir. Harris Iskandar, P.hD. beserta jajarannya menyambut baik Tim Evaluator MenPAN RB.

Serta berharap memperoleh sesuatu yang memberi manfaat baik bagi perkembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat maupun kebijakan dari MenPAN RB.

Untuk menilai kinerja UPT Kemdikbud dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilakukan oleh masing-masing UPT Kemdikbud. Pada hakikatnya reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur.

Berbagai permasalahan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat.

Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.