BPPAUD dan Dikmas NTB Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

0
209
Penulis : Syamsul Mujahidin, SH., M.Hum (Pamong Belajar BP-PAUD dan Dikmas NTB)
Penulis : Syamsul Mujahidin, SH., M.Hum
(Pamong Belajar BP-PAUD dan Dikmas NTB)

Sejak ditetapkannya Balai Pengembangan  Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BPPAUD DAN DIKMAS NTB), menjadi salah satu UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan mengajukan penilaian Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Maka, Kepala balai dan seluruh pegawai di lingkungan Balai terus berbenah dan menata diri lebih baik. Mulai dari pembenahan/penataan kafasitas sumberdaya manusia, termasuk mengoktimalkan aspek pelayanan yang menyentuh langsung kepada masyarakat

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), di BPPAUD dan Dikmas NTB yang telah dilaksanakan pada semester pertama, tepatnya pada bulan Agustus tahun 2018. Diketahui bahwa capaian target sebagaimana yang telah di tuangkan dalam rencana kerja WBK sebagian besar telah tercapai. Walaupun dalam beberapa dokumen pengungkit, juga terdapat beberapa dokumen yang masih memerlukan perhatian untuk segera ditindaklanjuti. Untuk lebih jelasnya mengenai capaian kerja yang telah di torehkan oleh TIM WBK, selama satu semester ini dapat di sampaikan hasilnya sebagai berikut:

  1. Manajemen Perubahan
  2. Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas

Hasil Pemantauan dan Evaluasi yaitu :

  1. Penetapan TIM Kerja menuju WBK

Telah ditetapkan Surat Keputusan Kepala Kepala BPPAUD dan Dikmas NTB Nomor 632 Tahun 2018 tentang susunan Tim Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)  pada BPPAUD dan Dikmas NTB.

  1. Penetapan Agen Perubahan.

Telah ditetapkan Surat Keputusan Kepala Kepala BPPAUD dan Dikmas NTB Nomor 604 Tahun 2018 tentang penetapan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)  pada BPPAUD dan Dikmas NTB.

  1. Penetapan Agen penanganan gratifikasi.

Telah ditetapkan Surat Keputusan Kepala Kepala BPPAUD dan Dikmas NTB Nomor 606 Tahun 2018 tentang penetapan tim penanganan gratifikasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)  pada BPPAUD dan Dikmas NTB.

  1. Telah dibentuk Tim tanggap darurat bencana berdasarkan SK penetapan Kepala Balai
  2. Telah dibentuk Tim Bioling berdasarkan SK penetapan Kepala Balai yang berperan aktif untuk memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat melalui pemutaran film-film yang mengandung unsur pendidikan
  3. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas

Hasil Pemantauan dan Evaluasi yaitu : Telah disusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di BPPAUD DAN DIKMAS NTB.

  1. Mekanisme atau Media untuk mensosialisasikan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Hasil Pemantauan dan Evaluasi yaitu : Telah dilakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai dilingkungan BPPAUD dan Dikmas NTB.  Tindak Lanjut Hasil Pemantauan dan Evaluasi yaitu :  Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) akan disosialisasikan melalui apel, dan website Balai.

  1. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Hasil Pemantauan dan Evaluasi yaitu :

  1. Pimpinan menjadi role model dalam pembangunan zona integritas.
    Menyampaikan hal – hal yang berkaitan dengan Zona Integritas menuju WBK, gratifikasi, disiplin kerja, peningkatan mutu pelayanan disampaikan pada kegiatan apel pagi dan rapat staf.
  2. Aparatur di BPPAUD dan Dikmas NTB telah mengetahui dan terlibat dalam proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK.
  3. Budaya Kerja dan Pola Pikir Telah mengacu kepada Peraturan Presiden Repulik Indonesia nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  4. Penataan Tata Laksana

Hasil Pemantauan dan Evaluasi yaitu :

  1. Penetapan Peta Bisnis Proses BP-PAUD dan Dikmas NTB
  2. Penetapan SOP Balai berdasarkan Peta Bisnis Proses sejumlah 31 terdiri dari:
  • POS Pemrosesan Surat Masuk
  • POS Pemrosesan Surat Keluar
  • POS Penggunaan Fasilitas Kantor
  • POS Usulan Kenaikan Pangkat
  • POS Pengusulan Angka Kredit
  • POS Pengajuan Pensiun
  • POS Pengajuan Izin Atau Cuti
  • POS Peminjaman Barang Milik Negara
  • POS Pemeliharaan Fasilitas Kantor
  • POS Pengadaan Buku Perpustakaan
  • POS Penyusunan LAKIP
  • POS Studi Pendahuluan
  • POS Penyusunan Draft Program
  • POS Diskusi Terpumpun Program Konseptual
  • POS Ujicoba Program Konseptual
  • POS Ujicoba Program Operasional
  • POS FGD Kebutuhan Pengembangan SDM
  • POS Persiapan Pelaksanaan Pengembangan SDM (Diklat)
  • POS Pelaksanaan Pengembangan SDM (Diklat)
  • POS Persiapan Supervisi
  • POS Pelaksanaan Supervisi
  • POS Pendaftaran Diklat Dasar E-Training
  • POS Pelaksanaan Tatap Muka Pada Kegiatan E-Training
  • POS Pelaksanaan Ujian Komprehensif Diklat Dasar E-Training
  • POS Pelaksanaan Tugas Mandiri Diklat Dasar E-Training
  • POS Permintaan Data dan Informasi
  • POS Persiapan Pemetaan Mutu
  • POS Pelaksanaan Pemetaan Mutu
  • POS Tindak Lanjut Hasil Pemetaan Mutu
  • POS Persiapan Program Kerjasama/Kemitraan
  • POS Pelaksanaan Program Kerjasama/Kemitraan
  1. Evaluasi pelaksanaan POS;
  2. Penetapan tugas dan fungsi pada masing-masing pegawai BPPAUD dan Dikmas NTB
  3. Pengisian SKP / Penyusunan Sistem pengukuran kinerja berbasis Online (E-SKP);
  4. Pengembangan layanan publik berbasis teknologi informasi.
  5. Keterbukaan Informasi publik melalui laman dan media sosial resmi Balai
  • Adanya keterbukaan informasi publik terhadap program-program yang dilaksanakan di Balai
  • Adanya keterbukaan informasi publik terhadap pengelolaan anggaran Balai selama satu tahun anggaran
  • melakukan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan program-program Balai setiap akhir tahun
  • ditetapkannya surat keputusan kepala balai tentang susunan tim WBK, Agen Perubahan dan Tim penanganan gratifikasi di lingkungan BPPAUD dan Dikmas NTB
  • Pembuatan surat elektronik (surel) resmi Kemdikbud untuk seluruh pegawai BP PAUD dan Dikmas NTB
  1. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)
    Hasil Pemantauan dan Evaluasi yaitu :
  2. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Kebutuhan pegawai di BPPAUD dan Dikmas NTB telah merujuk kepada Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Kebutuhan Pegawai (ABK) Balai.
  3. Pemantauan dan Evaluasi terhadap kebutuhan pegawai di BPPAUD dan Dikmas NTB dilakukan dengan revisi Anjab dan ABK.
  4. Pola Mutasi Internal Adanya kebijakan pimpinan terhadap pola mutasi internal di BPPAUD dan Dikmas NTB.
  5. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
  6. Mengikut sertakan pegawai dalam pelatihan – pelatihan yang diadakan oleh Pusat Pelatihan Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Sawangan Depok
  7. Pemberian penghargaan kepada pegawai BPPAUD dan Dikmas NTB yang tingkat kedisiplinannya paling tinggi
  8. Memberikan kesempatan dan peluang bagi pegawai untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan melalui program Magang
  9. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Hasil Pemantauan dan Evaluasi yaitu :

  1. Ketersediaannya dokumen program kerja oleh seluruh unit kerja Balai yang tersusun berdasarkan evaluasi program kerja pada tahun sebelumnya dan kebutuhan program serta anggaran yang sudah diinventarisir kebutuhannya. Dokumen pendukung untuk butir instrument ini berupa: program kerja tahunan balai yang telah dikompilasi dari program kerja masing-masiing unit kerja.
  2. Dokumen perencanaan yang telah disusun berorientasi pada hasil, program kerja disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi maisng-masing unit kerja serta target capaian kinerja sesuai rencana strategis sehingga perencanaan tersebut disesuaikan antara kebutuhan program/kegiatan dan anggarannya. Dokumen pendukung untuk butir instrument ini berupa : rancangan RKAKL beserta TOR dan RAB dari masing-masing output program.
  3. Infikator Kinerja Utama tersedia dan sudah ditetapkan ke dalam Rencana Strategis lima tahunan Balai. Dokumen pendukung untuk butir instrument ini yaitu : Rencana Strategis Balai 2015-2019.
  4. Indikator kinerja sudah SMART, terdokumentasi dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Balai yang telah secara spesifik diuraikan mulai dari target kinerja hingga sasaran dan capaian kinerja yang sudah dilaksanakan, sehingga dapat diukur (measureable) berdasarkan realisasi fisik maupun secara keuangan, pengukuran yang dilakukan (achievable) pada target yang dicapai pun sudah dapat di gambarkan dengan kemampuan sumber daya yang ada serta relevan dengan tugas pokok dan tanggungjawab masing-masing bagian dan personalia sesuai dengan time-bound yaitu target waktu yang jelas dan sudah ditetapkan. Dokumen pendukung pada butir instrument ini yaitu : Laporan Akuntabilitas Kinerja pada BAB 3 dan 5
  5. Laporan kinerja disusun dalam jangka waktu berkala yaitu LAKIP trimester dan LAKIP Tahunan dan bahan-bahan dihimpun sesuai dengan hasil evaluasi pada setiap bulannya. Dokumen pendukung pada instrument butir ini yaitu : instrument evaluasi pelaksanaan dan realisasi kinerja, LAKIP
  6. Laporan kinerja yang tersusun dalam masing-masing BAB sesuai dengan informasi real disertai analisis pencapaian kinerja beserta kendala dan permasalahan dilengkapi dengan rekomendasi yang diperlukan. Dokumen pendukung pada butir instrument ini yaitu : instrument evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja, laporan daya serap dan LAKIP
  7. Dilakukan upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani terkait akuntabilitas kinerja dengan melakukan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan, bimbingan teknis penyusunan perencanaan program/kegiatan, akuntabilias kinerja baik yang diadakan oleh eksternal dan internal Balai. Dokumen pendukung pada butir instrument ini yaitu : undangan pelatihan peningkatan kompetensi perencana program dan anggaran, bimbingan teknis penyusunan LAKIP
  8. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten sesuai dengan bidang dan sasaran kinerja pegawai yang sudah diberikan pelatihan dan peningkatan kompetensi dalam pengukuran kinerja dan penyusunan perencanaan program dan anggaran serta akuntabilitas kinerja. Dokumen pendukung untuk butir instrument ini yaitu : SK penetapan tim RKAKL dan LAKIP
  9. Penguatan Pengawasan

Hasil Pemantauan dan Evaluasi yaitu :

  1. Pengendalian Gratifikasi: Ditetapkannya Pakta Integritas untuk seluruh Pegawai di lingkungan BPPAUD dan Dikmas NTB.
  2. Penerapan Sistem Pengawasan Internal (SPI) berdasarakan Surat Keputusan Kepala BPPAUD dan Dikmas NTB.
  3. Pengaduan Masyarakat: Telah disusunnya alur layanan Pengaduan Masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung pada BPPAUD dan Dikmas NTB.
  4. Whistle Blowing System: Belum ada penerapan terkait whistle blowing system di BPPAUD dan Dikmas NTB
  5. Penanganan Benturan Kepentingan Telah dibangun kerjasama yang harmonis dengan para pemangku kepentingan maupun pihak-pihak lain yang mempunyai potensi terjadinya situasi benturan kepentingan.
  6. Penyusunan pedoman penanganan benturan kepentingan dilingkungan BPPAUD DAN DIKMAS NTB
  7. Penyusunan Pedoman penanganan gratifikasi dilingkungan BPPAUD DAN DIKMAS NTB
  8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Hasil Pemantauan dan Evaluasi yaitu :

  1. Standar Pelayanan: Telah disusun dan diterapkan Standar Operasional Prosedur pada BPPAUD dan Dikmas NTB.
  2. Pemasangan banner berisi kalimat motivasi dan seruan agar tidak melakukan praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang di pajang pada tempat-tempat strategis dilingkungan BPPAUD dan Dikmas NTB
  3. Melakukan pemutaran film-film yang mendidik kepada masyarakat melalui bioling (mobil film keliling). Termasuk memberikan terafi Healing kepada masyarakat terdampak gempa, melalui media nonton bareng film-film yang menggugah motivasi masyarakat, untuk segera bangkit dari keterpurukan akibat gempa bumi yang telah meluluhlantakan pemukiman dan fasilitas publik lainnya
  4. Menyebarkan instrumen evaluasi kepuasan pelayanan kepada masyarakat secara online melalui Web Balai. Termasuk menyebarkan instrumen/surve pelayanan kepada peserta yang telah mengikuti pelatihan di BPPAUD dan Dikmas NTB
  5. Mendokumentasikan dan mempublikasikan perogram-program yang telah dilaksanakan oleh balai melalui Web Balai.
  6. Budaya Pelayanan Prima
  7. Telah dilakukannya sosialisasi budaya kerja di lingkungan BPPAUD dan Dikmas NTB
  8. Layanan informasi terkait perencanaan pembangunan dapat diakses di website BPPAUD dan Dikmas NTB
  9. Menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap pemanfaatan media informasi dan teknologi berbasis Daring seperti: program SAPAKU, Etraining, Sadar PKBM dan E-ULT

Berkaca pada hasil evaluasi dan pemantauan program WBK diatas. Pada prinsipnya Balai telah melaksanakan program dan pendokumentasian administrasi program, sesuai dengan dokumen yang di butuhkan untuk penilaian WBK, meliputi dokumen pengungkit sebesar 60% dan dokumen hasil sebesar 40 %. Kondisi tersebut tentunya cukup membantu bagi tim kerja WBK untuk dapat menginventarisir dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penilaian WBK.

Namun kami juga menyadari, bahwa belum semua dokumen WBK, sebagaimana program kerja yang telah dibuat oleh masing-maing koordinator tim WBK, telah tertata /terdokumentasikan dengan lengkap. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ‘hajatan besar’ BPPAUD dan Dikmas NTB untuk memperoleh predikat WBK pada periode penilaian tahun 2018. Maka mau tidak mau,  seluruh elemen atau pegawai dilingkungan Balai, khususnya tim kerja WBK.  Berkomitmen dan terlibat aktif dalam mendukung ikhtiar tersebut. Karena kalau bukan kita yang memulai dan berkomitmen, lantas siapa lagi yang akan diharapkan!!.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR