BP-PAUD dan Dikmas NTBKetercapaian visi dan misi BPPAUD dan Dikmas NTB membutuhkan  optimalisasi semua unsur yang terkait di internal maupun eksternal seperti Pamong Belajar (PB), pelaksanaan kemitraan dengan satuan pendidikan seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Lembaga Mitra HIMPAUDI, Forum PKBM, HIPKI, IPABI, Forum Penilik, Forum Tutor dan lain-lain di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan masyarakat.

Sumberdaya Pamong Belajar yang bertugas di Balai maupun pada satuan pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sangat vital dalam mendukung produktifitas keberhasilan Balai maupun SKB sebagai ujung tombak pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Dr. Wartanto saat menyampaikan materi sekaligus membuka kegiatan secara resmi Bimbingan Teknis Analisis Kebijakan Publik Bagi Pamong Belajar Provinsi NTB

Menyikapi kondisi/kebutuhan, dalam rangka peningkatan kapasitas baik secara personal maupun secara kelompok fungsional pamong belajar, maka BPPAUD dan Dikmas Propinsi NTB melakukan akselerasi program di bidang pengembangan sumberdaya khususnya pamong belajar dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Analisis Kebijakan Publik Bagi Pamong Belajar.

Bimtek dilaksanakan pada tanggal 17 sd 20 Maret 2019 dengan jumlah peserta 40 orang yang berasal dari Pamong Belajar Balai dan Pamong Belajar SKB se Propinsi NTB, Gedung Wisma Disiplin BPPAUD dan Dikmas NTB dipilih sebagai tempat pelaksanaan kegiatan ini.

Kehadiran Sesditjen PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Wartanto pada kesempatan tersebut sebagai narasumber didaulat untuk membuka acara secara resmi sekaligus menyampaikan materi paparan dengan judul Arah Kebijakan Pengembangan Model UPT, dan tema yang diangkat kali ini adalah “Pamong Belajar Sebagai Agen Pengembangan PAUD dan Dikmas Berbudaya Mutu”.

Sehingga hasil yang diharapkan dari terlaksananya kegiatan bagi Pamong Belajar selama empat hari efektif ini adalah sebagai berikut :

  1. Meningkatnya kemampuan dan wawasan pamong belajar dibidang kebijakan publik.
  2. Tersedianya instrumen analisis kebijakan publik.
  3. Terlaksananya pemetaan potensi pamong belajar yang memiliki kemampuan sebagai pengembang model.
  4. Terwujudnya model yang berkualitas dan berdaya saing.(*)